RDP Soal Penolakan Alfamart, DPRD Polman Dinilai Tidak Pro Rakyat

RDP Soal Penolakan Alfamart
Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPRD Polman dengan Mahasiswa dan Pedangang Kaki Lima

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan pembangunan toko retail modern yang ada di kabupaten Polman berlangsung alot hingga diwarnai aksi walk out dari peserta RDP yakni HMI Polman, GMNI Polman, dan SAPMA PP Polman bersama masyarakat pedagang lantaran Komisi II DPRD Polman dinilai tidak pro rakyat dan memilih memihak pengusaha.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman Sarman Rahman menegaskan kekecewaan kepada pihak DPRD karena tidak ada pernyataan sikap tegas terkait penolakan tentang pembangunan toko retail modern yang ada di Kabupaten Polman yang dianggap akan mematikan perekonomian masyarakat.

“Kita melihat bahwa DPRD hari ini tidak berpihak pada kepentingan masyarakat melainkan DPRD berpihak ke pengusaha,” tegas Sarman sambil keluar dari ruang aspirasi DPRD Polman, Kamis (30/6/2022).

Tak hanya itu, pihaknya akan tetap mengawal keresahan pengusaha kecil yang berada di depan RSUD Polman dan Wonomulyo untuk segera ditutup. Dan meminta pihak Eksekutif segera membuat RTRW terkait zonasi ritel tersebut.

Dari awal masyarakat sekitar lokasi menandatangani penolakan hadirnya toko ritel modern. Dari situ menurutnya, secara aturan perizinan sudah tidak sesuai.

“Kalau kita mengacu pada Permendag Nomor 23 sudah jelas mempertimbangkan terkait dengan ekonomi, kita bisa lihat perekonomian di depan Rumah Sakit dan Wonomulyo seperti apa,” terang Sarman.

Ditempat sama, salah satu pedagang kecil yang ada di depan RSUD Polman Hj. Baharia berharap DPRD Polman berpihak ke rakyat kecil selaku wakil rakyat, menurutnya keberadaan toko retail modern terutama yang berada didepan RSUD Polman itu sangat merugikan toko toko yang ada disekitarnya.

Mereka akan membunuh pelan-pelan tapi pasti pedagang-pedagang kecil, tolong pak pikirkan ke depan kasian kita ini pak!! apabila nantinya pihak eksekutif menerbitkan peraturan Bupati, jangan sampai tumpul keatas,dan tajam kebawah,” harap Hj. Baharia.

Sementara itu, menyikapi desakan masyarakat untuk menutup Alfamart depan RSUD Polman dan Wonomulyo, Ketua Komisi II DPRD Polman Rudy Hamzah, mengaku tidak berani mengambil keputusan karena pihaknya sudah memiliki data tentang perizinan yang dikeluarkan Pemkab Polman.

Kalau kami DPRD mengatakan tutup berarti kami melanggar aturan karena sudah ada izin nya, dan kami akan dituntun pihak perusahaan karena mereka memiliki izin dari Pemkab Polman,” Ujar Rudy Hamzah.

Terkait dengan pernyataan peserta RDP yang mengatakan bahwa DPRD tidak tegas menolak keberadaan pembangunan toko modern di Kabupaten Polman menurutnya itu sah-sah saja karena apa yang dilakukan DPRD itu tidak semua bisa mengabulkan semua permintaan masyarakat ketika ada kebijakan dan keputusan yang diambil.

“Meskipun menurut kami adalah memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi faktanya itu dinilai keliru dan dianggap tidak memuaskan itu hak masyarakat, karena kalau kita dipaksa untuk mengikuti itu sama halnya kita dipaksa melanggar suatu peraturan,” jelas Rudy Hamzah.

Lanjut, Langkah DPRD Polman kata Rudy akan tetap merespon dengan satu cara yakni mempresure Eksekutif untuk segera menerbitkan peraturan. karena dgn peraturan itu pihaknya bisa memantau penataan, pengembangan atau menentukan zona toko modern itu sendiri sesuai fungsinya sebagai pengawasan kebijakan di Polman.

“Jujur secara pribadi dan kelembagaan DPRD menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum menata secara baik tentang penempatan atau penentuan zona ritel. Sehingga beberapa kalangan masyarakat melakukan gugatan atau kritikan tentang itu,” tuturnya.[*]