Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazaram, melaporkan realisasi anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp504 triliun.
“Anggaran pendidikan adalah bagian dari investasi publik yang mendukung daya saing,” ujar Suahasil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/12/2024.
Anggaran tersebut melalui tiga mekanisme: belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp171,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp317 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp18,1 triliun.
Manfaat Anggaran Pendidikan
Suahasil menjelaskan penyaluran anggaran pendidikan melalui BPP mencakup berbagai program, seperti:
- Program Indonesia Pintar (PIP): Mendukung 21,1 juta siswa.
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Membantu 1,1 juta mahasiswa.
- Beasiswa LPDP: Diberikan kepada 55.809 penerima.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Untuk 9,4 juta siswa dan 55.084 sekolah.
- Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN): Mendukung 197 perguruan tinggi.
- Tunjangan profesi: Untuk 652,5 ribu guru non-PNS dan 79,7 ribu dosen.
Melalui TKD, manfaat anggaran mencakup:
- BOS: Mendukung 43,7 juta siswa di 46,7 ribu satuan pendidikan.
- BOP PAUD: Untuk 6,2 juta peserta didik di 3.611 satuan pendidikan PAUD.
- Rehabilitasi sekolah: Mencakup perbaikan 5.404 ruang kelas.
- Gaji dan tunjangan: Termasuk tunjangan profesi guru (TPG) bagi 1,58 juta guru.
- Museum: Pembiayaan operasional untuk 109 museum.
Adapun mekanisme pembiayaan anggaran untuk dana abadi pendidikan LPDP. Hal ini untuk memberikan beasiswa bagi anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di dalam maupun luar negeri.
Prioritas Pendidikan dan Kesehatan
Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama alokasi anggaran tahun 2025.
“Indonesia memberikan alokasi terbesar untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kami yakin bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah solusi utama dalam mengatasi kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo saat acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden juga menyampaikan pendekatan ini berbeda dengan beberapa negara seperti, Amerika Serikat dan India. Negara tersebut lebih memprioritaskan sektor pertahanan dalam alokasi anggaran mereka.[*]