Regsosek 2022, Akmal Malik Berharap Ciptakan Data Akurat Daerah

Pejabat sementara Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi hadiri Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022
Pejabat sementara Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi hadiri Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022

Pejabat sementara Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Di Ballroom Hotel Maleo Kabupaten Mamuju. Rabu 5/10/2022.

Mengawali acara, di lakukan penandatanganan dukungan Regsosek 2022 dilakukan Pj. Gubernur Sulbar, Ketua DPRD Sulbar. Serta pimpinan Forkopimda sebagai bentuk dukungan mensukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi.

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, mengatakan, BPS merupakan duta data secara Nasional. Namun dalam manajemennya, masih terus perlu meningkatkan data presisi secara regional.

“Persoalan utama di setiap daerah kurangnya manajemen data yang akurat. Saya berharap semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk dapat menciptakan data yang akurat,” ungkap Akmal Malik yang juga aktif sebagai Ditjen Otoda Kemendagri.

Mengutip penyampaian Presiden Jokowi, Akmal Malik mengatakan, kondisi negara saat ini dalam keadaan tidak biasa. Maka dari itu, Sulbar di harapkan mampu terus maju dengan cara yang tidak biasa.
“Kuncinya kita harus komitmen berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah utamanya terkait pendataan registrasi sosial ekonomi,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Iskandar Muda Baharuddin Lupa, mengemukakan. Pendataan harus di lakukan sebaik mungkin agar Bansos maupun subsidi tepat sasaran.

“Kami berharap Regsosek ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga outputnya dapat menjadi jembatan koordinasi dan berbagai pakai antar lintas sektoral di berbagai daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia,” tutur Iskandar

Lain hal yang di sampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Tina Wahyufitri. Kata dia, BPS merupakan instansi yang di tunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan. Sesuai instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022. BPS di tugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem.

“BPS berperan penting dalam registrasi sosial ekonomi, juga mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS. Instansi Pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional,” kata Tina.

Kegiatan tersebut turut serta hadir para Bupati Se-Sulbar. Para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para Pimpinan Forkopimda serta para tamu undangan. [farid]*