RUU Kesehatan Ditolak Keras 5 Organisasi Profesi di Polman

RUU Kesehatan
Konferensi Pers 5 Organisasi Profesi Kesehatan di Polman tolak keras RUU Kesehatan

Munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan mendapat penolakan keras 5 organisasi profesi kesehatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. RUU Kesehatan tersebut menurut mereka, melemahkan organisasi para tenaga medis dalam segi profesionalisme dan etika melayani masyarakat.

Hal itu di sampaikan langsung ketua Ikadan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Polewali Mandar dr. Irwandi Muis, dalam konferensi pers nya di Saung Al Ikhlas, Pekkabata Kecamatan Polewali, Selasa (29/11/2022).

“Jadi takutnya kedepan bisa merugikan masyarakat, oleh karena itu. Kami 5 organisasi profesi kesehatan se Kabupaten Polman menyatakan sikap menolak dan berharap melalui DPRD bisa di tindaklanjuti ke pusat dan menjadi pertimbangan,” ungkapnya

Selain itu, melalui surat yang di tandatangani lima ketua umum organisasi Profesi Kesehatan di Polewali Mandar. Dokter Irwandi, juga menyampaikan beberapa alasan penolakan mereka terhadap RUU Kesehatan.

Alasan Penolakan RUU Kesehatan

Pertama, mereka menilai pembahasan RUU Omnibus law tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan UU yang berlaku.

Kedua, mereka menduga RUU Omnibus law kesehatan di dalamnya terdapat syarat akan kepentingan bisnis kesehatan yang akan mengorbankan kesehatan rakyat.

Ketiga, adanya gerakan pelemahan pada profesi kesehatan. Sebab dalam RUU tersebut, tidak mengatur undang-undang tersendiri.

Alasan terakhir yaitu, dalam RUU Kesehatan terdapat upaya pengabaian atas hasil keputusan MK, salah satunya putusan tentang praktek kedokteran.

Alasan penolakan 5 organisasi profesi kesehatan di Polewali Mandar itu, tertuang dalam surat pernyataan sikap.

Surat pernyataan itu diserahkan langsung ketua IDI Polman ke DPRD Polman dan di terima langsung ketua Komisi IV DPRD Polman Rusnaedi Luwu , di Saung Al Ikhlas, Selasa (29/11).

“Terkait penolakan 5 organisasi profesi kesehatan ini tentu kami sebagai perwakilan akan mengawal ini. Karena kalau organisasi kesehatan di kebiri tentunya berdampak pada pelayanan masyarakat. Sehingga kami menerima surat tersebut dan segera menindaklanjuti ke ketua DPRD kemudian di teruskan ke Pusat,” ungkap Rusnaedi.

Adapun organisasi profesi kesehatan lainnya yang menolak RUU Omnibus Law kesehatan yakni Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Polman, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Polman, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Polman, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Polman.[*]