Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyayangkan sikap Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud) Polman yang dinilai sering mangkir dari Rapat. Baik Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun rapat pembahasan lainnya di DPRD Polman.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Polman Rusnaedi Luwu, saat ditemui di ruangan Fraksi Demokrat, Senin (25/7/2022).
Menurutnya, Kadis Dikbud Polman, sudah dua kali dilayangkan surat pemanggilan rapat bersama DPRD Polman. Namun, tak kunjung hadir dalam rapat dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas.
“Dengan alasan, Kepala Dinas sedang perjalanan dinas padahal sebelumnya di Bamus itu sudah dijadwalkan jauh sebelum ia (Kadis Dikbud) berangkat,” tutur Rusnaedi.
Lanjut Politisi Muda Fraksi Demokrat itu mengatakan, kehadiran Pimpinan OPD dalam rapat bersama DPRD, sangatlah penting sebagai pengambil keputusan.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, jika hanya bawahan Dinas seperti Kepala Bidang, Kata Rusnaedi, tidak berani mengambil keputusan dalam rapat.
Selain itu, pada saat rapat pembahasan LKPJ Bupati 2021, semua OPD hadir termasuk Dikbud Polman. Hanya saja saat dimulai rapat pihak Dikbud tidak siap, lantaran Kadis Dikbud tidak ada di tempat.
“Di Rapat kedua terkait masalah LKPJ semua dinas hadir termasuk Dinas Pendidikan, namun saat kita sudah mulai rapat katanya tidak siap,” Ujarnya.
Tak sampai disitu, pada rapat realisasi APBD, Rusnaedi, mengutip laporan dari lembaga swadaya masyarakat mengatakan. Ada kegiatan pembangunan sekolah Tahun 2021 di beberapa sekolah belum dituntaskan.
“Laporan yang dibuat Dikbud Polman ini berbeda dengan fakta lapangan. Karena dilapangan faktanya, itu masih ada yang belum di plester dan di pasang flapon. Seperti di gambar yang dilampirkan.” Katanya.
Sementara itu Anggota Komisi IV lainnya, Lukman, menyarankan agar Bupati Polman memberikan penekanan kepada seluruh Kepala SKPDnya untuk tidak keluar Daerah selama pembahasan LKPJ. Karena menurutnya, ini persoalan tanggung jawab.
“Sebelum dilakukan pembahasan, DPRD secara kelembagaan telah menyurat ke Bupati agar menegaskan ke kepala SKPD untuk tidak keluar Daerah selama pembahasan karena ini persoalan pertanggung jawaban, kami saja yang dari fraksi yang menolak membahas justru paling rajin ikut membahas,” Tegas Lukman.
Terkait adanya laporan masyarakat dan LSM terkait temuan kegiatan 2021 Disdikbud Polman menjadi salah satu acuan fraksi Nurani Sejahtera dan Fraksi Demokrat menolak pembahasan LKPJ Bupati 2021.[*]
