Sulfa Raeni
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Polewali Mandar, Andi Iskandar. Enggan memberikan tanggapan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana UP 2025 senilai Rp1,05 miliar.
Saat dikonfirmasi di halaman Rumah Jabatan Bupati Polman, Iskandar, menyatakan dirinya perlu berkoordinasi dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) sebelum memberikan komentar.
“No komen! Nda bisa ka komentar dulu nanti pi karena saya harus koordinasi ke pimpinan dulu (Pj Sekda). Karena tidak boleh ka salah bicara,” ujar Andi Iskandar saat ditemui di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Polman, Kamis (27/2/2025).
Lebih lanjut, Andi mengindikasikan bahwa urusan komunikasi publik akan diserahkan kepada kuasa hukumnya.
“Nanti pengacara saya yang akan menjelaskan,” tambahnya singkat.
Di sisi lain, Bendahara BPP Setda Polman, Imran Toppo, yang sebelumnya angkat bicara terkait dugaan penyimpangan anggaran ini, dikabarkan telah dicopot dari jabatannya.
Selain Imran, dua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Adis, dari Sub Bagian Perlengkapan dan Dahri, dari Sub Bagian Tata Usaha, juga dilaporkan mengalami nasib serupa dengan dicopot dari posisi mereka.
Hingga saat ini, pihak terkait masih memilih untuk membatasi pernyataan mereka. Sementara masyarakat menantikan kejelasan dan transparansi mengenai pengelolaan dana yang menjadi perhatian utama dalam kasus ini.[*]
