Sulfa Raeni
Sudah dua pekan terakhir, Kabupaten Polewali Mandar darurat penanganan sampah. Terkait hal itu, Gabungan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) se Kabupaten Polman menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Polman, Selasa (18/1/2022).
Ada sekitar 60 LSM se Kabupaten Polman tergabung dalam aksi tersebut, mengaku datang ke Kantor Bupati Polman sebagai penyambung lidah masyarakat. Mereka menuntut pemerintah Polman, segera menetapkan lokasi pembuangan Sampah atau TPA baru.
Kordinator Aksi Abd Rahman Yunus dari LSM APKAN dalam Orasinya, meminta Pemerintah kabupaten Polman untuk konsisten mengenai pengadaan tempat pengelolaan akhir sampah, yang tidak menimbulkan konflik.
“Kami dari gabungan LSM meminta agar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk tidak dijadikan ajang Politisasi 2024,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Rahman menyampaikan, pengawasan dari pihak legislatif dilapangan sangat diperlukan, khususnya persoalan sampah, dapat terlaksana.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten Polman untuk dapat mempertanggung jawabkan iuran sampah yang dipungut dari masyarakat. Serta mempertanggung jawabkan, anggaran pembebasan lahan serta pengadaan mesin pengurai/daur ulang TPA 2018.
Aksi Gabungan LSM tersebut, juga mendesak Bupati Polman, mengganti Kepala Dinas DLHK. Karena, dianggap tidak becus menyelesaikan masalah sampah yang terjadi di kabupaten Polman.
“Apabila pernyataan sikap ini tidak disikapi oleh Pemkab. Maka Gabungan LSM akan melakukan aksi berikut nya dengan gelombang massa lebih banyak lagi,” tutup Rahman Yunus.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Polman Sukirman, saat menerima para Demonstran menyampaikan, permasalahan sampah di Polman, Pemkab tetap berusaha mencari TPA baru.
Ada beberapa calon lokasi baru yang sudah rancang. Namun, kata Sukirman, selalu ada penolakan dari warga setempat, dengan alasan akan terjadi pencemaran dan lain sebagainya.
Hingga kini, ada dua tempat lagi, sementara disurvei untuk jadikan sebagai lokasi TPA baru. Yaitu, di Desa Tuttula Kacamatan Tapango dan Desa Beroangin kecamatan Mapilli. Pemerintah berharap masyarakat tidak menolaknya.
Terkait permasalahan sampah saat ini, kata Sukirman, penanganan sementara diberikan kepada masing-masing kecamatan. Karena ini sifatnya darurat dan sampah berserakan dimana-mana.[*]
