Tak Hadir Menjawab Hak Interpelasi DPRD, Bupati Polman Dianggap Mangkir

Bupati Polman Dianggap Mangkir
Sidang Paripurna DPRD Polman terkait permintaan Hak Interpelasi DPRD kepada Bupati Polman

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Paripurna terkait hak interpelasi. Meminta Bupati Polman hadir menjelaskan kebijakannya terkait pelaksanaan Pilkades Serentak.

Alih-alih memenuhi undangan DPRD untuk hadir dalam persidangan. Bupati Polman justru melayangkan surat permohonan penjadwalan ulang Rapat Paripurna yang menurut DPRD, tidak beralasan.  

Karena itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, dianggap mangkir. Pasalnya, isi surat tersebut, tidak menjelaskan secara detail alasan, yang mengakibatkan Bupati tidak dapat hadir pada persidangan.

Rusnaedi Luwu, dari fraksi Demokrat mengaku dirinya tidak menemukan alasan, yang tak kalah pentingnya dengan agenda DPRD Polman. Sehingga, orang nomor satu di Polman tersebut, meminta Paripurna DPRD dijadwalkan ulang.

“Tidak ada saya dapat alasan pak Bupati ada acara apa. Sehingga ia meminta dijadwal ulang rapat yang lebih penting dari pada agenda DPRD yang notabenenya itu adalah Interpelasi,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna, Jumat (1/10/2021).

Seharusnya, lanjut Rusnaedi mengatakan, dalam surat permohonan jadwal ulang Bupati. Disertai dengan alasan tertulis. Baik itu, alasan sakit atau ada agenda lain wajib dihadiri.

Tak hadirnya Bupati Polman pada Sidang Paripurna DPRD, mengharuskan penjadwalan ulang dengan menyesuaikan waktu luang Bupati dan beberapa masukan dari anggota legislatif.   

Dalam surat tersebut, Bupati Polman meminta Sidang paripurna dijadwalkan, pada hari Senin 04 Oktober 2021. Namun waktu yang diusulkan Bupati bertabrakan dengan agenda penting  beberapa Fraksi di DPRD.

Sehingga, dengan beberapa masukan dari anggota DPRD lain, Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud kemudian memutuskan. Paripurna Hak Interpelasi akan dilaksanakan Senin 11 Oktober 2021mendatang.

“Jadwal selanjutnya untuk menjadwal kehadiran Pak Bupati dalam memberikan penjelasan dan jawaban terkait materi interpelasi Pilkades 2021 di Kabupaten Polewali Mandar itu disepakati tanggal 11 Oktober jam kedua,” Tutur Jupri.[*]