Terkait Pelayanan Publik Pemkab Polman, Ombudsman: Dinkes Paling Rendah

Pelayanan Publik
Ombudsman Sulawesi Barat Luman Umar saat berkunjung ke Pemkab Polman

Pelayanan publik beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Polewali Mandar masih ada yang perlu dibenahi.

Hal itu disampaikan Ombudsman Sulawesi Barat saat memaparkan menilai hasil supervisi Perangkat Daerah kabupaten Polewali Mandar tahun 2020/2021, di ruang pola kantor Bupati Polman, Senin (1/3/2021).

OPD Pemkab Polman dengan nilai pelayanan publik terendah terdapat di Dinas Kesehatan. Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar mengatakan, penyiapan layanan, pemanfaatan, dan dari sisi penyediaan fasilitas. Dinkes Polman dinilai masih kurang.

Supervisi layanan publik Ombudsman Sulbar kata Lukman. Yang dinilai adalah ketersediaan fasilitas layanan publik dengan baik. Bukan dinilai dari bangunan yang bagus.

“Fasilitas bukan berarti harus mewah, tapi bagaimana fasilitas itu bisa dimanfaatkan baik untuk penyandang disabilitas,” kata Lukman Umar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, penilaian yang masih kurang dari pihak Ombudsman Provinsi Sulbar itu, merupakan penilaian dasar. Seperti masih kurangnya layanan untuk penyandang disabilitas, dan kebersihan.

Sementara untuk kinerja, kata Andi Ibrahim, semua OPD rata-rata sudah mendapat nilai bagus.

“Saya mengakui masih banyak yang kurang, Makanya saya minta Ombudsman untuk kembali turun melakukan evaluasi rekomendasi yang sudah dikeluarkan apakah sudah ditindaklanjuti oleh OPD yang ada,” tutur Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar.

Lebih lanjut AIM mengatakan, hasil nilai rendah yang didapat tersebut, diakibatkan banyaknya OPD yang bekerja dari rumah dimasa pandemi Covid-19. Namun ia optimis untuk tahun 2022 mendatang, tidak ada lagi OPD yang mendapatkan nilai rendah, dan semuanya masuk dalam zona hijau.(*)