Pattae.com – POLMAN | Kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Mandar Raya kawal kelompok tani berunjuk rasa didepan kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa (25/8/2020).
Unjuk rasa tersebut, diduga adanya kongkalikong terhadap Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam penentuan daftar penerima program.
Tindakan sepihak tanpa melalui usulan yang dikeluarkan Musdes itu memiliki motif tersembunyi yang tidak ketahui oleh Pemerintah Desa.
Unjuk rasa yang dilakukan KAMMI Daerah Mandar Raya bersama para kelompok tani itu berisi tuntutan sebagai berikut;
1. Menolak segala keputusan sepihak dari pihak balai wilayah sungai Sulawesi II Palu karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis P3-GAI NO.02/SE/D/2019.
2. Meminta dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan teguran kepada oknum Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang mengalihkan, mengarah kan serta menginterfensi pihak desa dalam penentuan calon penerima program tersebut. Sebab hal tersebut merupakan penyalagunaan tupoksi sebagai TPM yang bertugas mendampingi kelompok yang terpilih nantinya, hal tersebut tertuang dalam petunjuk teknis.
3. Meminta dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar agar menghadirkan pihak balai untuk menarik hasil keputusan yang di tuangkan dalam surat perintah tugas NO.35.3/ST/0 & P.SDA.SULII/Bsw13/2020 diduga adanya kong kali kong dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam penentuan daftar penerima program tersebut.
4. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar memastikan agar Dinas PMD bersama Pemerintah Desa menjalankan surat edaran Sumber Daya Air NO.02/SE/D/2019 tentang Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-TGAI).
Dengan jumlah massa puluhan tidak membuat aksi mereka redup, orasi secara bergantian meneriakkan kembalikan hak petani.
Pukul 11:05 Wita, massa diterima anggota dewan komisi III Samril dan Wakil ketua II DPRD Hamzah Syamsudin.
Sebelum masuk diruang aspirasi, massa menaikkan tangan kiri sembari meneriakkan sumpah rakyat Indonesia, namun ruangan tersebut sementara direhab maka massa diarahkan ke ruangan fraksi Gerindra.
Wakil ketua II DPRD Hamzah Syamsudin sangat merespon baik aspirasi para petani, karena proposal yang diajukan para petani ditahun 2019 setelah ada jawaban dari kementerian tentu para petani berharap, dan diproposal sudah ada nama-nama yang sudah diajukan. Sementara saat sudah dieksekusi ternyata nama-nama yang diajukan hilang itulah yang mereka tidak terima.
“Disinilah DPRD memfasilitasi mempertanyakan? kenapa bisa seperti ini? dimana masalahnya? Itu yang akan kami lakukan,” Ungkapnya Hamzah Syamsudin.
“Insya Allah kami upayakan dan kita agendakan mudah-mudahan hari jumat mudah-mudahan bisa,” tambahnya.
Zulkifli korlap aksi kepada awak media, meminta pihak DPRD Polewali Mandar menegur Tenaga Pendamping Masyarakat yang menyalahgunakan kekuasaan dan diduga adanya kongkalikong dalam penentuan daftar penerima program.
Harapnya, bisa menghadirkan pihak balai dan pihak Pemdes untuk melakukan sosialisasi dan klarifikasi terkait masalah masyarakat, tutup Zulkifli yang Ketua KAMMI Daerah Mandar Raya.*