Polewali Mandar
Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi para guru madrasah swasta yang menuntut kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan.
Hal itu disampaikan saat menemui ratusan massa aksi dari guru honorer madrasah di depan lobi kantor DPRD Polman, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Fahry Fadly, mengungkapkan apresiasi atas dedikasi para tenaga pendidik madrasah yang selama ini berjuang dengan semangat dan keikhlasan untuk mencerdaskan generasi muda, khususnya di Polewali Mandar.
“Saya tahu bahwa bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalianlah yang selama ini berjuang dengan penuh semangat dan keikhlasan untuk mendidik anak bangsa. Atas nama DPRD, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan perjuangan bapak-ibu semua,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak akan menutup mata terhadap perjuangan para guru madrasah swasta. Sebagai wakil rakyat, pihaknya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk kalangan pendidik yang selama ini belum mendapatkan perhatian layak dari pemerintah pusat.
“Kami di DPRD tidak akan pernah melepaskan saudara-saudara semua. Kami berkewajiban mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Insya Allah, aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan ke Kementerian Agama dan DPR RI,” tegasnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan rencana untuk melakukan audiensi langsung ke Kementerian Agama dan BKN bersama perwakilan guru madrasah swasta agar aspirasi kita tersampaikan secara langsung.
“Kita akan sama-sama ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini. Dua hingga tiga orang perwakilan akan kami dampingi langsung. Soal biaya perjalanan,” ungkapnya.
“jangan khawatir, saya pribadi akan membantu untuk memastikan keberangkatan itu terlaksana,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Dalam kesempatan itu, ia juga membacakan surat resmi DPRD yang akan dikirimkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat tersebut berisi empat tuntutan utama dari para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS), antara lain:
- Meminta Kementerian Agama merevisi kebijakan penerimaan ASN dan PPPK yang belum mencantumkan guru madrasah swasta sebagai peserta seleksi.
- Memberikan kesempatan yang adil bagi guru madrasah swasta untuk mengikuti seleksi ASN dengan mempertimbangkan masa pengabdian.
- Menetapkan insentif dan tunjangan profesi yang setara bagi guru madrasah swasta aktif.
- Memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang berkeadilan bagi guru madrasah swasta.
Ia juga menyinggung bahwa aspirasi serupa telah disuarakan oleh DPRD dari beberapa daerah lain, seperti DPRD Kota Parepare, yang bahkan sudah mengantar langsung perwakilan guru madrasah ke Jakarta untuk bertemu pejabat Kementerian Agama.
“Alhamdulillah, aspirasi dari Parepare diterima dengan baik oleh pihak Kementerian, dan mendapat penjelasan yang cukup jelas terkait status ASN bagi guru madrasah honorer. Ini menjadi harapan bagi kita semua agar perjuangan di Polewali Mandar juga mendapatkan hasil serupa,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Ketua DPRD menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal dan memastikan aspirasi para guru tersampaikan ke pemerintah pusat.
“Insya Allah, aspirasi hari ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan kawal hingga diterima secara resmi di Kementerian Agama. Semoga perjuangan kita bersama ini membawa hasil yang baik bagi seluruh tenaga pendidik madrasah,” pungkasnya.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berunjuk rasa memperjuangkan hak dan statusnya sebagai tenaga pendidik di Kantor Kemenag Polewali.
Massa aksi mendatangi Kantor Kemenag Polman untuk menyampaikan tuntutan. Mereka bahkan melakukan longmarch sejauh 1 kilometer menuju Kantor DPRD Polman untuk menyampaikan tuntutannya.
Dalam aksi yang diwarnai pemblokiran jalan trans Sulawesi, pendemo mendesak pemerintah agar memberikan kesempatan rekrutmen PPPK/ASN untuk guru yang mengabdi di sekolah madrasah swasta.
Selain kejelasan status sebagai tenaga pendidik, mereka mendorong agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan dan kesetaraan kepada guru madrasah.[slf]
