Oleh: Syaharuddin Zaruk (Pua Kaso) (Tanggapan Terhadap Tulisan Safaruddin “Valentino Rossi dan Marc Márquez Nyaris Jatuh di Jalur Lemo Lalu Ngadu ke PUPR, Karena Sekdesnya Sibuk Posting Pencitraan”)
Opini yang menggambarkan keluhan Valentino Rossi dan Marc Márquez atas kondisi jalan Lemo Tua dan Lemo Baru (Jalan Tonyaman Lemo), Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, memang sangat menyentil.
Narasi satir tentang Sekdes yang sibuk “pencitraan” dan janji manis PUPR seolah merefleksikan frustrasi masyarakat akan infrastruktur dan birokrasi.
Namun, mari kita bongkar fakta, dan sedikit menambahkan bumbu humor, karena ternyata dunia MotoGP dan birokrasi desa bisa bersinggungan dengan cara yang tak terduga. Wkwkwk.
Lintasan Lemo Tua-Lemo Baru: Bukan Sirkuit MotoGP, tapi Kewenangan Kabupaten
Pertama, soal kondisi jalan. Jujur, tidak bisa dipungkiri kalau banyak jalan di daerah, termasuk di desa-desa, yang masih rusak. Ini isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari anggaran, kondisi geografis, sampai padatnya lalu lintas.
Perlu digarisbawahi, jalan poros Lemo Tua dan Lemo Baru ini bukan kewenangan desa, melainkan mutlak kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Jadi, perbaikan dan pemeliharaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten. Pemerintah desa jelas punya keterbatasan anggaran dan wewenang buat menangani kerusakan jalan tersebut skala besar.
Meski begitu, pemerintah desa sudah sangat mengupayakan atau dalam Bahasa kerennya “Sukkumi Batena” perbaikan jalan ini jadi prioritas.
Ini terbukti dari usaha Pemerintah Desa yang memasukkan usulan perbaikan jalan Lemo Tua dan Lemo Baru (Jalan Tonyaman Lemo) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Binuang.
Tapi, dalam proses penentuan prioritas di tingkat kabupaten, seringkali ada pertimbangan lain.
Dalam kasus ini, perbaikan jalan di Desa Amola mungkin saja punya prioritas yang lebih tinggi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan kabupaten, seperti tingkat kerusakan, kepadatan lalu lintas, atau akses ke fasilitas vital. Jadi, bukan berarti usulan jalan Lemo Tua – Lemo Baru diabaikan, tapi “antrean” di Musrenbang itu lebih ketat dari antrean tiket MotoGP!
Sekdes Kuajang: Antara Tupoksi, Inovasi Digital, dan Kisah Fiktif Balapan Rossi
Kemudian, soal Sekretaris Desa (Sekdes). Tuduhan kalau Sekdes “sibuk posting pencitraan” dan tidak responsif terhadap keluhan warga itu perlu diliat proporsional. Tugas pokok dan fungsi Sekdes itu luas sekali, mulai dari administrasi pemerintahan desa, pelayanan publik, menyusun kebijakan, sampai fasilitasi program pembangunan.
Komunikasi publik, termasuk menggunakan media sosial, bisa jadi bagian dari upaya pemerintah desa membuat sosialisasi program, capaian, dan informasi penting lainnya ke masyarakat. Kalau ada unggahan soal “100 Hari Kerja Bupati Polman Sukses Total,” ini bisa jadi bagian dari dukungan terhadap program pembangunan di tingkat kabupaten yang juga akan berdampak ke desa, akan tetapi seingatku saya sebagai Sekdes Kuajang tidak pernah membuat tulisan, memposting atau mengunggah tentang “100 Hari Kerja Bupati Polman Sukses Total” ini jelas tuduhan dan bualan semata. Dan, tentunya secara pribadi diluar pemerintah desa, mungkin saya salah satunya yang paling getol mengkritik Pemerintah melalui tulisan-tulisanku yang lalu-lalu.
Penting untuk diketahui, dalam struktur organisasi desa, komunikasi terkait keluhan infrastruktur seperti jalan rusak seharusnya ditujukan kepada Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan yang memang membidangi hal tersebut. Kasi Kesejahteraan punya tupoksi untuk mengelola dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang kesejahteraan, termasuk infrastruktur dasar.
Sebagai Sekdes, saya pastinya bukan anti kritik. Sekdes Kuajang itu orangnya santai, terbuka buat diajak dialog, dan bahkan kalau boleh dibilang, ya tampan juga, hehehe.
Kritik itu justru penting buat perbaikan. Dan sejauh ingatan saya, tidak pernah ada dua tamu (yang digambarkan seperti Rossi dan Márquez) yang datang secara spesifik mempertanyakan jalan rusak dan tidak saya sambut. Lagipula, saya ini penggemar berat MotoGP, khususnya Valentino Rossi! Dulu, saya sangat mengikuti setiap balapannya.
Tapi setelah The Doctor pensiun, saya pun ikut “pensiun” dari fanatisme MotoGP.
Makanya, saya kaget luar biasa membaca opini tersebut, baru tahu ternyata Rossi dan Márquez sempat “balapan” di jalan Lemo Tua dan Lemo Baru sampai nyaris jatuh! Mungkin kalau mereka benar datang, saya akan lebih fokus minta tanda tangan daripada mendengarkan keluhan jalan, hehehe. Yang terpenting adalah keseimbangan.
Sekdes harus jadi garda terdepan buat mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, meskipun jawabannya mungkin tidak langsung berupa perbaikan fisik.
Singgungan personal ke Sekdes, apalagi jika mendapat stigma sama hal di luar tupoksi seperti “sibuk posting pencitraan,” perlu dihindari karena bisa membuat masalah utamanya jadi tidak jelas dan terkesan menyerang pribadi.
Apresiasi Inovasi dan Keterbukaan Informasi Desa Kuajang
Di balik kritik yang disampaikan, ada hal-hal krusial yang patut diapresiasi dari Desa Kuajang, terutama terkait komitmennya terhadap keterbukaan informasi desa dan inovasi digital dalam pelayanan publik. Desa Kuajang sudah menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam hal transparansi.
Lebih dari itu, Desa Kuajang juga jadi satu-satunya desa di Polewali Mandar bahkan di Sulawesi Barat yang menerapkan sistem informasi digital pelayanan berbasis web.
Ini adalah terobosan besar yang menunjukkan visi progresif pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengakses informasi, mengurus berbagai permohonan, atau menyampaikan aspirasi secara lebih gampang dan efisien, tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
Inisiatif seperti gini patut dicontoh dan didukung penuh, karena jadi fondasi penting untuk tata kelola pemerintahan desa yang modern dan akuntabel.
Tantangan di Dinas PUPR
Adapun respons dari Dinas PUPR, keluhan soal “janji manis” memang sering terdengar. Dinas PUPR sebagai instansi teknis punya tanggung jawab besar dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur.
Kendala yang dihadapi bisa bermacam-macam, seperti keterbatasan anggaran, jumlah proyek yang banyak sekali, proses tender yang panjang, dan prioritas pembangunan yang harus disesuaikan dengan skala kebutuhan.
Meskipun begitu, transparansi soal rencana kerja, jadwal perbaikan, dan kendala yang dihadapi itu penting sekali untuk membangun kepercayaan publik.
Membangun Solusi Bersama
Opini ini, terlepas dari gaya bahasanya yang provokatif, harusnya jadi cambuk buat semua pihak:
Memang Pemerintah Desa perlu lebih proaktif dalam menyaring aspirasi, menyampaikan ke tingkat atas, dan memberi info perkembangannya ke masyarakat, meskipun prosesnya panjang.
Penting juga untuk terus mengawal usulan prioritas di tingkat kabupaten. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai alur pengaduan yang tepat sesuai tupoksi masing-masing perangkat desa.
Pemerintah Kabupaten (Dinas PUPR) diharapkan bisa lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, serta mencari solusi percepatan perbaikan jalan-jalan yang krusial, termasuk mempertimbangkan lagi skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat.
Masyarakat juga perlu paham kalau pembangunan itu proses bertahap dan kompleks. Tapi, bukan berarti hak mereka untuk mendapatkan infrastruktur yang layak diabaikan.
Pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah kolaborasi dan aksi nyata, bukan hanya aspirasi palsu atau saling menyalahkan. Rossi dan Márquez mungkin fiktif dan balapannya di Lemo Tua-Lemo Baru hanya dalam mimpi penulis opini, tapi warga Lemo Tua dan Lemo Baru itu nyata, dan mereka berhak atas jalan yang aman dan layak. Saya Akui itu![pk]
