Polewali Mandar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar berencana mengambil alih pengawasan toko ritel. Hal itu DPRD sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Polman, Jalan H.A. Depu, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Selasa (20/01/2026).
RDP tersebut digelar bersama Lintas Kerja Sama Antar Lembaga (LINKAR), GMNI Polman, dan KAMMI Polman. Hadir juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Polman Agusnia Hasan Sulur. Kadis PTSP Polman, Kadis Tarkim Polman. Kadis PUPR Polman, Satpol PP Polman dan Gabungan Komisi I, II dan III serta pihak kepolisian.
Dalam forum tersebut, Menindaklanjuti permintaan LINKAR, DPRD segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Untuk menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan di ritel modern.
“Kita memang perlu melakukan peninjauan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang teman-teman LINKAR temukan di lapangan. Sehingga kita bisa menentukan sikap apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ketua Komisi II DPRD Polman, Amir, dalam keterangannya, Selasa (20/01/2026).
DPRD Polman memastikan peninjauan lapangan akan dilakukan bersama Dinas Perindag dan LINKAR. Sebagai bentuk pengawasan terpadu terhadap keberadaan dan aktivitas ritel modern di wilayah Polewali Mandar.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi antara DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yangmana menekankan pentingnya merealisasikan kesepakatan pengawasan ritel modern secara konkret.
Dalam rapat tersebut, Kordinator LINKAR Arwin Haryanto meminta agar agenda peninjauan lapangan segera dijadwalkan dan disepakati bersama, termasuk penentuan lokus ritel modern yang akan dipantau. Hal ini dilakukan untuk menjawab keraguan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.
“Kita bisa jadwalkan sekarang dan kita bisa sepakat sekarang, supaya keraguan teman-teman bahwa pemerintah tidak menjalankan perhatian itu bisa kita jawab,” ujar Arwin.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Polman Agusnia Hasan Sulur menjelaskan bahwa langkah pengawasan akan dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur.
Ia berharap lebih dahulu melakukan pembinaan administratif kepada pihak ritel modern, termasuk melalui surat teguran resmi, sebelum dilakukan langkah penindakan.
“Kita tidak boleh langsung ke penindakan. Harus ada tahapan pembinaan, agar stabilitas, keamanan, dan iklim investasi tetap terjaga,” Ujarnya.
Kendati kemudian, terungkap bahwa Sekretaris Daerah Polewali Mandar telah mengeluarkan surat tertanggal 27 November lalu yang memuat sejumlah poin pembinaan dan pengawasan terhadap ritel modern.
Namun, LINKAR menilai implementasi surat tersebut di lapangan belum berjalan optimal.
Oleh karena itu, DPRD memastikan akan segera turun langsung bersama Dinas Perindag dan LINKAR untuk melihat secara faktual kondisi ritel modern di lapangan, sekaligus mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.[slf]
