Polewali Mandar
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Polewali Mandar menyoroti persoalan angka kemiskinan dan stunting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Isu tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Polman, Kamis (30/4/2026), sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ketua Pansus, Ilham Djalil, menyatakan bahwa angka kemiskinan dan stunting menjadi indikator penting yang harus mendapat perhatian serius.
Menurutnya, capaian kinerja tidak hanya dilihat dari realisasi program, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Persoalan kemiskinan dan stunting harus menjadi fokus utama. Ini menyangkut kualitas hidup masyarakat dan masa depan generasi,” ujar Ilham.
Selain itu, Pansus juga menyoroti keakuratan data yang disajikan dalam LKPJ 2025, termasuk dasar penetapan target OPD.
DPRD meminta agar setiap target disusun secara realistis dan berbasis data valid agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Pansus menilai masih diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara laporan dengan kondisi riil, terutama dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting di daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD akan menggelar rapat internal untuk merumuskan hasil evaluasi. Hal ini nantinya menjadi dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja. Serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.[adv]
