Polewali Mandar
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya oknum pengurus golkar yang mengatur rekanan pelaksana proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi Sekolah.
Pernyataan ini disampaikan Bupati merespons isu yang mencuat soal dugaan keterlibatan oknum politisi dalam penyusunan daftar rekanan proyek revitalisasi di 28 sekolah penerima DAK. Nama-nama kontraktor yang beredar disebut-sebut didominasi oleh kolega maupun kerabat dari salah satu pengurus partai politik, yakni Partai Golkar.
“Ah, enggak lah itu. Kalau urusan teknis, itu sepenuhnya wewenang dinas masing-masing. Enggak ada itu orang-orang dari partai tertentu yang atur-atur. Di Polewali Mandar, siapa saja boleh ikut berusaha, asal sesuai mekanisme. Kita tidak melarang, apalagi ini proyek pemerintah,” ujar Bupati kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Lebih lanjut, ia menampik tudingan bahwa dirinya turut mengatur proyek sekolah.
“Kalau misalnya di sekolah ada apa-apa, itu tergantung kepala sekolahnya. Tidak ada intervensi dari saya. Mana ada? Ada enggak saya intervensi? Tidak ada lah,” tegasnya.
Bupati menekankan, dalam menjalankan roda pemerintahan, dirinya selalu berpijak pada regulasi yang berlaku.
“Saya bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Nama saya saja bisa dicatut orang, apalagi sebagai Bupati. Tapi saya pastikan, tidak ada intervensi dari saya. Itu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah media ramai memberitakan dugaan “skenario” penyusunan daftar 28 sekolah penerima DAK Revitalisasi, lengkap dengan nama-nama kontraktor yang diduga harus melalui persetujuan salah satu oknum pengurus Partai Golkar.[*]
