Polewali Mandar
Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman) bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Polman di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Rabu (28/1/2026). Massa aksi berasal dari Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) yang terdiri atas HMI, PMII, KAMMI, dan GMNI.
Sebelum audiensi, massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Polman. Dalam aksinya, mereka membakar ban dan menyampaikan orasi secara bergantian sebagai bentuk protes terhadap kinerja lembaga legislatif daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Cipayung Polman menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Polman terhadap sejumlah persoalan krusial, mulai dari pengelolaan sampah, keberadaan ritel modern, aktivitas tambang ilegal, hingga pembangunan perumahan yang dinilai tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, menegaskan komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa secara bertahap dan terukur.
“Kami memahami bahwa adik-adik tidak hanya membutuhkan janji ‘Insya Allah’, tetapi bukti nyata,” tegas Fahry.
Ia juga meminta agar Cipayung Polman menyampaikan rekomendasi dan tuntutan secara tertulis sebagai pegangan resmi DPRD dalam menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komisi-komisi terkait, khususnya Komisi II.
Sementara itu, Anggota DPRD Polman, Nurdin Tahir, menyampaikan bahwa DPRD akan turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti persoalan ritel modern, khususnya yang berkaitan dengan Surat Edaran.
“Perlu kami sampaikan, menurut pemahaman kami, Surat Edaran bersifat imbauan. Namun justru karena itulah kami akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana implementasinya,” ujar Nurdin.
Anggota DPRD lainnya, Ilham, menambahkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan penilaian pemeriksa atas ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
“Dalam praktiknya, temuan tersebut masih dapat diklarifikasi dan diperbaiki melalui mekanisme yang ada, khususnya oleh pihak sekretariat,” kata Ilham.
Terkait ketidakhadiran Sekretaris Dewan dalam audiensi, Ilham menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung proses pergantian sehingga koordinasi belum berjalan optimal.
“Namun ke depan, idealnya pihak sekretariat memang perlu hadir untuk memberikan penjelasan teknis,” tutupnya.[slf]
