Polewali Mandar
Anggota DPR RI Fraksi NasDem daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ratih Megasari Singkarru, menggelar kegiatan sosialisasi percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Ma’arif Husnul Khatimah, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Anggota DPD RI Dapil Sulbar Andri Prayoga Singkarru, perwakilan Pusat Layanan Pendidikan, pimpinan BRI dan BNI, unsur Dinas Pendidikan, sejumlah kepala sekolah, serta ratusan peserta dan orang tua siswa.
Dalam sosialisasi ini, pihak perbankan BUMN (BNI dan BRI) turut dilibatkan untuk menjelaskan mekanisme aktivasi rekening, pencairan dana, serta penggunaan bantuan PIP. Menurut Ratih, kegiatan semacam ini penting agar sekolah dan orang tua siswa memahami proses pencairan dengan baik, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu maupun yang berisiko putus sekolah.
“Jadi tidak ada lagi alasan anak di Sulbar tidak sekolah hanya karena faktor ekonomi, karena sudah ada program PIP,” ujar Ratih.
Ratih yang juga Anggota Komisi X DPR RI menjelaskan, alokasi APBN tahun ini mencapai Rp3.800 triliun, dengan sekitar 20 persen diantaranya diperuntukkan bagi fungsi pendidikan. Tahun lalu, anggaran pendidikan mencapai Rp650 triliun, dan pada tahun ini naik menjadi Rp758 triliun. Namun, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, karena terbagi di beberapa kementerian dan lembaga lain yang juga memiliki jalur pendidikan.
“Di Kemendikdasmen, anggaran yang melekat sekitar Rp551 triliun, termasuk usulan tambahan. Saya berharap ke depan anggaran pendidikan bisa terus ditingkatkan agar pemerataan pendidikan, terutama di Sulbar, dapat terwujud,” jelasnya.
Ratih juga mendorong agar bank penyalur memperluas akses pencairan, misalnya dengan menghadirkan layanan mobil keliling ke sekolah-sekolah, sehingga siswa tidak perlu mengantre lama di kantor bank. Ia juga mengingatkan agar orang tua berperan aktif mengawasi penggunaan dana PIP, agar bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pendidikan.
“Utamakan beli kebutuhan sekolah seperti baju, tas, atau sepatu dulu. Jangan malah dipakai beli skincare,” ujarnya sambil berkelakar.
Dalam sesi tanya jawab, seorang guru, Gasali Rahman, menanyakan tentang siswa madrasah yang tidak mendapatkan PIP. Ratih menjelaskan, perbedaan itu terjadi karena program PIP diatur oleh dua kementerian berbeda.
“Kalau di Kemendikbud pakai Dapodik, sedangkan di Kemenag pakai sistem Emis. Jadi dananya berbeda dan jumlahnya memang lebih kecil di Kemenag,” terangnya.
Guru lain juga menyoroti kendala teknis pencairan dana yang mewajibkan kehadiran orang tua siswa, padahal banyak di antara mereka tinggal jauh di luar kabupaten.
Menanggapi hal itu, Pemimpin Cabang BRI Polewali, Qodrat Rahman Hakim, menyambut baik ide layanan keliling ke sekolah-sekolah. Ia menegaskan bahwa untuk daerah dengan kondisi geografis sulit, pencairan dana dapat dikuasakan, asalkan dokumen pendukung seperti surat kuasa dan keterangan aktivasi kartu PIP dari sekolah dilengkapi dengan benar.
“Kami ingin memastikan dana PIP diterima secara utuh tanpa potongan, dan kami siap menugaskan marketing atau mantri untuk melayani sekolah-sekolah di desa yang jauh dari bank,” katanya.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan simbolis bantuan PIP kepada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Adapun nominal bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp450 ribu untuk SD, Rp900 ribu untuk SMP, dan Rp1,8 juta untuk SMA.[slf]
