Polewali Mandar
Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Polewali Mandar (Polman) menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan tambak UPTD BBAP Bulubawang. Dari luas tambak sekitar 3 hektare, kontribusi PAD yang dihasilkan hanya mencapai Rp8,5 juta dengan dukungan anggaran operasional sebesar Rp10 juta.
Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Denpom Bulubawang, Jamila Arsyad, dalam Rapat Pansus DPRD Polman yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Selasa (6/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly meminta penjelasan terkait sejumlah kendala yang menjadi pemicu tidak tercapainya target PAD dari sektor tambak.
Menanggapi hal itu, Jamila menjelaskan bahwa perlambatan produksi tambak dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan penebaran benih. Penebaran yang semestinya dilakukan pada Januari sesuai SOP harus ditunda hingga Mei.
Penundaan tersebut berdampak pada pergeseran siklus produksi. Saat memasuki Juli hingga Agustus, tambak di wilayah tersebut sudah dihadapkan pada musim kemarau yang memengaruhi kualitas air dan pertumbuhan ikan bandeng, sehingga produksi tidak berjalan optimal.
“Akibat keterlambatan penebaran, siklus produksi ikut bergeser. Ketika memasuki Juli hingga Agustus, tambak sudah berhadapan dengan musim kemarau,” ujar Jamila.
Dari sisi pengelolaan lahan, Jamila menyebutkan bahwa dari total luas tambak sekitar 3 hektare, 1 hektare digunakan untuk pembibitan bandeng, sementara 2 hektare lainnya untuk pembesaran. Pada tahun lalu, panen hanya dapat dilakukan satu kali, padahal dalam kondisi normal dan sesuai SOP, tambak tersebut ditargetkan mampu menghasilkan hingga tiga kali panen dalam setahun.
Ia juga menegaskan bahwa UPTD hanya menerima anggaran operasional sebesar Rp10 juta dan tidak ada tambahan anggaran lain sebagaimana informasi yang sempat beredar. Kebijakan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan, sementara UPTD menjalankan kegiatan sesuai alokasi yang diberikan.[*]
