Polewali Mandar
DPRD Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan evaluasi terhadap rencana anggaran pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan mempertimbangkan pengalihan alokasi tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Usulan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, dalam pembahasan Rencana Kerja (Renja) 2027 sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polman.
Sarinah menyampaikan bahwa penyusunan Renja 2027 perlu mengacu pada kebutuhan prioritas masyarakat serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman dan terpencil masih menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan daerah.
“Kami berharap perencanaan untuk Kabupaten Polman sesuai dengan hasil Musrenbang, terutama untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Sarinah.
Dalam pembahasan tersebut, Sarinah juga menyoroti kondisi sejumlah wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses jalan, di antaranya Kecamatan Tutar dan Bulo. Akses jalan menuju tiga desa di Kecamatan Tutar yang sempat menjadi perhatian publik turut dibahas dalam forum tersebut.
Berdasarkan penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polman, pembangunan akses jalan menuju tiga desa di Tutar telah diusulkan ke pemerintah pusat karena membutuhkan anggaran yang besar.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di wilayah Bulo masih terkendala status kawasan. DPRD Polman mendorong agar persoalan tersebut dapat ditangani agar pembangunan dapat dilanjutkan.
“Ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan infrastruktur. Diharapkan persoalan kawasan dapat diselesaikan,” kata Sarinah.
Sarinah juga menyinggung rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik yang sebelumnya dialokasikan anggaran sekitar Rp3,1 miliar pada 2026. Program tersebut belum berjalan karena masih terdapat tahapan administrasi yang perlu diselesaikan.
Menurutnya, MPP memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, namun perlu disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah dan ketersediaan anggaran.
“Saya dari awal mewakili Fraksi NasDem menyampaikan pandangan terkait prioritas pembangunan, mengingat masih ada kebutuhan infrastruktur yang cukup mendesak,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap rencana anggaran MPP dapat dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan urgensi program terhadap kebutuhan masyarakat.
Sarinah menjelaskan bahwa usulan program dan anggaran dalam Renja 2027 masih dalam tahap pembahasan dan belum bersifat final.
Seluruh usulan akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polman. Dalam proses tersebut, dimungkinkan adanya penyesuaian anggaran, baik pengurangan maupun penambahan pada sejumlah program.
