Oleh: Muhammad Radiansyah
Di tengah gencarnya pemerintah pusat menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), masyarakat Polewali Mandar perlu bertanya secara jujur: apakah program-program tersebut saat ini lebih mendesak dibandingkan menyelesaikan masalah persoalan pendidikan yang masih nyata di depan mata?
Pertanyaan ini bukan berarti menolak program pemerintah. Tidak ada yang salah dengan upaya meningkatkan gizi anak maupun memperkuat ekonomi desa. Namun, ketika masih banyak persoalan pendidikan yang belum terselesaikan, wajar jika masyarakat mempertanyakan arah prioritas pembangunan. Sebab, pada akhirnya, kemajuan suatu daerah tidak diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya.
Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Paulo Freire, tokoh pendidikan kritis asal Brasil yang menyatakan bahwa pendidikan adalah jalan pembebasan manusia dari berbagai bentuk ketertinggalan dan ketidakadilan. Freire percaya bahwa pendidikan bukan sekadar proses menghafal pelajaran di sekolah, melainkan sarana untuk membangun kesadaran, mengubah kehidupan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena itu, ketika pendidikan masih menghadapi banyak hambatan, maka pembangunan belum benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat.
Polewali Mandar memang telah mencatatkan capaian yang cukup membanggakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai sekitar 70,71 dan masuk kategori tinggi. Namun di balik angka tersebut tersimpan sebuah kenyataan yang tidak boleh diabaikan. Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Polewali Mandar masih berada pada kisaran 7 hingga 8 tahun. Artinya, rata-rata penduduk hanya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan belum menyelesaikan pendidikan menengah secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar.
Masalah pendidikan di Polewali Mandar bukan hanya soal biaya sekolah. Persoalannya jauh lebih luas, yaitu akses pendidikan yang belum sepenuhnya dinikmati oleh semua anak. Di beberapa wilayah pedalaman, anak-anak masih harus menghadapi berbagai tantangan untuk bisa sampai ke sekolah. Mereka bukan hanya berjuang memahami pelajaran di dalam kelas, tetapi juga harus berjuang untuk mencapai ruang kelas itu sendiri.
Salah satu contoh yang masih menjadi kenyataan adalah kondisi di Kecamatan Tutar, khususnya di Desa Tu’bi. Hingga hari ini, masih terdapat anak-anak MI DDI TUBBI yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Saat musim kemarau, perjalanan tersebut mungkin masih dapat dilalui meskipun tetap berisiko. Namun ketika musim hujan datang dan debit air meningkat, perjalanan menuju sekolah berubah menjadi tantangan yang membahayakan keselamatan mereka. Tidak sedikit orang tua yang diliputi rasa cemas setiap kali melepas anak-anak mereka berangkat belajar.
Jika menggunakan cara pandang Paulo Freire, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi alat pembebasan bagi masyarakat. Bagaimana pendidikan dapat membebaskan jika untuk mengakses sekolah saja anak-anak masih harus mempertaruhkan keselamatannya? Bagaimana negara dapat berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika masih ada siswa yang harus menyeberangi sungai karena akses pendidikan yang layak belum tersedia?
Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab berbicara tentang pendidikan bukan hanya soal kurikulum, buku, atau makan siang gratis, tetapi juga soal bagaimana memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan dengan aman dan layak. Apa arti sebuah program makan bergizi jika masih ada anak yang harus mempertaruhkan keselamatannya dengan menyeberangi sungai demi mendapatkan pendidikan? Apa arti pembangunan koperasi baru jika akses dasar menuju sekolah saja belum terselesaikan?
Inilah yang sering luput dari perhatian para pembuat kebijakan. Mereka berbicara tentang program-program besar di tingkat nasional, sementara di daerah masih ada persoalan sederhana yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Anak-anak di Desa Tu’bi tidak sedang meminta bantuan yang rumit. Mereka hanya membutuhkan akses yang aman untuk pergi dan pulang sekolah. Mereka membutuhkan jembatan yang layak, jalan yang memadai, dan perhatian yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan kepada program-program nasional yang menghabiskan anggaran besar.
Tidak ada yang menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Semua orang tentu menginginkan generasi yang sehat dan kuat. Namun pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya dengan memberikan makanan. Anak-anak juga membutuhkan sekolah yang mudah dijangkau, fasilitas yang memadai, guru yang berkualitas, serta lingkungan belajar yang aman. Jika akses menuju sekolah masih menjadi persoalan, maka masalah mendasar pendidikan sesungguhnya belum terselesaikan.
Begitu pula dengan Koperasi Merah Putih. Program ini diklaim mampu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kita perlu bertanya, bagaimana mungkin kita berbicara tentang penguatan ekonomi masa depan jika investasi terhadap pendidikan generasi masa depan masih tertinggal? Pendidikan adalah fondasi dari seluruh pembangunan. Tanpa pendidikan yang baik, berbagai program ekonomi hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.
Paulo Freire pernah mengingatkan bahwa pendidikan tidak mengubah dunia secara langsung, tetapi pendidikan mengubah manusia, dan manusialah yang kemudian mengubah dunia. Pesan tersebut sangat relevan bagi Polewali Mandar hari ini. Jika pemerintah ingin mengubah masa depan daerah, maka investasi terbesar seharusnya diarahkan kepada pendidikan, bukan hanya pada program-program yang bersifat jangka pendek dan berorientasi pada pencapaian politik sesaat.
Polewali Mandar membutuhkan lebih dari sekadar program yang terlihat besar di atas kertas. Polewali Mandar membutuhkan keberpihakan nyata terhadap pendidikan. Keberpihakan itu dapat dimulai dari hal-hal sederhana tetapi sangat penting: membangun jembatan bagi anak-anak Desa Tu’bi yang harus menyeberangi sungai, memperbaiki akses menuju sekolah di daerah terpencil, meningkatkan fasilitas pendidikan, memperluas beasiswa bagi keluarga kurang mampu, dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak belajar karena faktor geografis maupun ekonomi.
Pada akhirnya, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan yang sederhana namun penting: mana yang lebih mendesak bagi Polewali Mandar saat ini, memperluas Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, atau memastikan setiap anak dapat pergi ke sekolah dengan aman dan mendapatkan pendidikan yang layak?
Bagi masyarakat yang setiap hari melihat anak-anak menyeberangi sungai demi bersekolah, jawabannya mungkin sudah sangat jelas. Sebelum berbicara tentang program-program besar, negara seharusnya terlebih dahulu memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang aman untuk belajar. Sebab masa depan Polewali Mandar tidak dibangun oleh koperasi atau program sesaat, tetapi oleh anak-anak yang hari ini sedang berjuang meraih pendidikan di tengah segala keterbatasan yang mereka hadapi. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, melainkan urusan keadilan dan masa depan sebuah daerah.[adv]
*Penulis merupakan Sekretaris Bidang Pengkajian dan Pengembangan Wacana – Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM).
