Polewali Mandar
Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kompak menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman.
Setelah Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum yang berisi sejumlah sorotan terhadap pengelolaan APBD 2025, tujuh fraksi lainnya juga menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut dengan memberikan masukan di berbagai sektor.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Anugerah Kurniawan, menyoroti belum rincinya pencatatan aset dalam neraca keuangan daerah. PAN juga mempertanyakan penyebab realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 96,75 persen, sementara realisasi belanja sebesar 95,30 persen, namun masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp23 miliar.
“Mengapa realisasi pendapatan lebih rendah dari target namun tetap terdapat SiLPA sebesar Rp23 miliar? Faktor apa yang paling banyak menyebabkan SiLPA tersebut?” ujar Anugerah.
Ia berharap berbagai catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Polewali Mandar yang lebih baik.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Nurdin Tahir, meminta pemerintah daerah lebih serius mengelola belanja daerah dan pembiayaan serta mendalami hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PKB juga menegaskan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui optimalisasi potensi baru tanpa membebani masyarakat.
“Pertahankan capaian PAD dengan memaksimalkan potensi baru, bukan justru menambah beban masyarakat,” tegas Nurdin.
Selain itu, PKB menyoroti rendahnya serapan anggaran dan mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengawal realisasi anggaran disertai evaluasi setiap tiga bulan. Fraksi tersebut juga meminta agar SiLPA diarahkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, PKB menilai persoalan pengelolaan sampah masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah daerah diminta menjelaskan berbagai kendala yang menyebabkan persoalan tersebut belum dapat ditangani secara optimal.
Pelayanan di rumah sakit daerah juga menjadi sorotan. PKB mengungkapkan masih banyak keluhan masyarakat terkait lamanya antrean pengambilan obat akibat penumpukan resep. Pemerintah diminta menambah loket pelayanan farmasi agar waktu tunggu pasien dapat dipersingkat.
PKB juga mendorong perbaikan pendataan masyarakat miskin dengan melibatkan pemerintah desa dalam proses perubahan desil sehingga data penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Syarifuddin mengapresiasi arah pembangunan daerah yang dinilai semakin fokus pada program prioritas. Kendati demikian, NasDem tetap menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan.
Adapun Fraksi Demokrasi Perjuangan melalui Muhammad Dinar, Fraksi Pembangunan Demokrat melalui Ilham, Fraksi Nurani Keadilan Sejahtera, serta Fraksi Gerindra melalui H. Suardi, juga menyatakan menerima LKPJ APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut dengan berbagai catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Beragam kritik yang mengemuka dalam rapat paripurna tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD Polman menginginkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tata kelola keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai harus menjadi perhatian serius Pemkab Polman sebelum pembahasan LKPJ memasuki tahapan selanjutnya.[*]
