Polewali Mandar
DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (22/4/2026).
Hal ini untuk menguji indikator kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Kunjungan yang dilakukan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Polman ini bertujuan memastikan akurasi data LKPJ 2025, khususnya indikator capaian yang menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Ketua Tim Pansus LKPJ DPRD Polman, Ilham, menjelaskan bahwa Pansus terdiri dari 15 orang, yakni tiga pimpinan DPRD serta Ketua, Wakil Ketua, dan 12 anggota Pansus. Tim ini dibentuk untuk membahas dan mengevaluasi LKPJ kepala daerah (bupati).
Ia menegaskan, kunjungan ke Bapperida Sulawesi Barat merupakan bagian dari rangkaian koordinasi untuk menguji dan mengkroscek apakah indikator dalam dokumen LKPJ 2025 telah sesuai.
“Utamanya indikator capaian yang menjadi alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025,” ujarnya.
Adapun indikator kinerja yang diuji dalam LKPJ 2025 meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin (PPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), serta gini rasio.
Rombongan DPRD Polman diterima oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, bersama jajaran kepala bidang untuk melakukan sinkronisasi data pembangunan daerah antara kabupaten dan provinsi.
Sebelum kunjungan ke Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Pansus LKPJ DPRD Polman terlebih dahulu menggelar rapat bersama tim penyusun LKPJ Kabupaten Polewali Mandar, Bapperida Polman, dan Inspektorat.
Dalam rapat tersebut, tim penyusun LKPJ dimintai penjelasan terkait kesesuaian dokumen dengan regulasi yang berlaku. Bapperida menguji keselarasan capaian kinerja dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, sementara Inspektorat memberikan gambaran hasil pengawasan internal pemerintah daerah.
Sementara itu, Suhamta menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar mengevaluasi laporan, tetapi juga momentum memperkuat kualitas perencanaan ke depan.
“Forum seperti ini penting agar program daerah tetap selaras dengan kebijakan provinsi,” ujarnya.[adv]
