Polewali Mandar
DPRD Polewali Mandar (Polman) menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa terkait proses pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan pejabat yang akan menduduki posisi tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, saat menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD Polman, Selasa (2/6/2026).
Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut yakni meminta DPRD melakukan pengawasan terhadap proses lelang jabatan OPD agar tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan pejabat yang mampu menjalankan tugas sesuai bidangnya.
Ketua PMII Cabang Polman, Nurjihad, menilai pengisian jabatan harus mengedepankan kapasitas dan kompetensi aparatur agar pelayanan publik berjalan optimal.
“Kami meminta agar DPRD Polman melakukan pengawasan memastikan penempatan pejabat yang mengisi jabatan memiliki kemampuan menjalankan tugas pada posisi yang ditempatkan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Fahri menegaskan pihaknya sejalan dengan aspirasi mahasiswa. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensi agar program pembangunan berjalan efektif.
“Saya sepakat dengan aspirasi mahasiswa terkait pengisian jabatan. DPRD Polman merekomendasikan agar Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda betul-betul menempatkan pejabat sesuai bidangnya agar mampu menjalankan tugas dengan baik,” kata Fahri.
Ia menjelaskan, penempatan pejabat yang tidak sesuai latar belakang dan kapasitas berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah. Sebaliknya, pejabat yang memahami bidang kerjanya akan lebih mudah menjalankan tugas serta memberikan hasil kerja maksimal.
DPRD Polman berharap rekomendasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam setiap proses pengisian maupun rotasi jabatan agar tata kelola pemerintahan berjalan profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.[adv]
