Polewali Mandar
Mahasiswa yang tergabung dalam Semarak Polman mendesak DPRD Polewali Mandar mengawal penggunaan anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar agar tetap difokuskan pada kebutuhan sektor pendidikan.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Polman, Jumat (8/5/2026), yang juga menyoroti persoalan akses menuju sekolah-sekolah di wilayah terpencil.
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto bersama Ketua DPRD Polman Fahri Fadly. Hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Polman Nursaid Mustafa, Asisten I Andi Mahadiana Jabbar, Sekretaris Dinas Pendidikan Abd Haris, Kepala Bidang Mutu Sabiq Sayyad, Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai, Ketua GMNI Mubarak, serta sejumlah perwakilan mahasiswa.
Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai menegaskan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dipenuhi pemerintah.
Menurutnya, anggaran pendidikan tidak seharusnya dialihkan untuk program lain. Mahasiswa juga menilai pemerataan layanan pendidikan di Polewali Mandar masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah terpencil seperti Lenggo yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Kami ingin anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar benar-benar difokuskan untuk sektor pendidikan dan tidak dialihkan ke program lain. Kami juga meminta DPRD Polman mengawal aspirasi ini agar menjadi perhatian pemerintah pusat,” tegas Rifai.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa menjelaskan bahwa alokasi mandatory spending pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar saat ini telah mencapai 36 persen.
Meski demikian, ia mengakui pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah yang terkendala infrastruktur dan keterbatasan anggaran.
Dalam forum itu, Ketua Komisi IV Agus Pranoto meminta Dinas Pendidikan memaparkan secara khusus kondisi sekolah-sekolah di wilayah Lenggo dan Tutar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Polman Abd Haris menjelaskan bahwa pembayaran gaji guru PPPK Paruh Waktu mulai direalisasikan. Sebanyak 908 guru PPPK Paruh Waktu, kata dia, telah mulai menerima pembayaran gaji untuk periode April dan Mei melalui alokasi Dana BOS masing-masing sekolah.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan sejumlah dukungan untuk sektor pendidikan di Polewali Mandar, mulai dari program revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah berbasis smart school, Dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta, hingga Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk program kesetaraan.
Abd Haris mengakui akses jalan menuju sekolah-sekolah di wilayah Lenggo masih menjadi persoalan utama. Namun pemerintah, lanjutnya, tetap memprioritaskan bantuan bagi sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan di Polewali Mandar, termasuk upaya memperbaiki akses pendidikan di daerah terpencil.[adv]
