Sulfa Raeni
Polewali Mandar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar mempertanyakan keakuratan data angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 15,66 persen.
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024, DPRD menilai perlu adanya sinkronisasi data antarinstansi agar program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
Sorotan ini disampaikan setelah Dinas Sosial (Dinsos) Polman mengaku tidak memiliki data by name by address terkait angka kemiskinan yang disebutkan BPS.
Kepala Dinsos Polman, Azwar Jasin, menyatakan selama ini pihaknya hanya mampu menangani kelompok rentan tertentu akibat keterbatasan anggaran.
“Dari hampir 300 ribu warga dalam DTKS, hanya sebagian kecil yang mendapat intervensi langsung. Kami tidak tahu siapa dan di mana warga miskin yang dimaksud dalam data 15,66 persen itu,” ujar Azwar dalam rapat pembahasan LKPJ, Selasa (29/4/2025).
Azwar menambahkan, beberapa program sosial seperti bantuan untuk korban bencana, hingga warga binaan sosial belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD. Realisasi anggaran Dinsos pun baru mencapai 61,34 persen dari total pagu Rp 2,8 miliar.
Menanggapi hal ini, Kepala DLHK Polman, Jumadil, yang juga pernah menjabat di Bappeda, menjelaskan bahwa data BPS merupakan hasil survei resmi yang diakui secara nasional dan tidak bisa ditolak oleh pemerintah daerah.
“Kita tidak tau standar penilaian dan cara survei BPS dilapangan dan Metodologi yang digunakan BPS bisa mendapatkan data 15,66 persen!! dan itu dijadikan acuan oleh pemerintah pusat,” kata Jumadil.
Anggota DPRD Polman, Ilham, menyarankan agar dilakukan pertemuan lintas sektor yang melibatkan BPS, Dinsos, Kominfo, dan OPD lainnya guna menyelaraskan data lapangan dengan statistik resmi.
“Sinkronisasi data ini penting agar program pengentasan kemiskinan tidak meleset sasaran. Kita butuh data yang rinci dan konkret,” ujar Ilham.
Mereka berharap bisa menghasilkan kesepahaman bersama untuk memperkuat basis data kemiskinan dan mempercepat penyaluran bantuan sosial yang lebih merata dan efektif.[*]
