Anggara Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diduga mengalami kebocoran. Hal itu terkuak saat pembahasan LKPJ Bupati Polman untuk Tahun 2023 yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Polman. Selasa (14/5/2024).
Dalam Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2023, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Polman temukan dugaan kebocoran anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, pansus DPRD Polman juga menemukan adanya realisasi kegiatan yang belum terbayarkan hingga menyebrang ke tahun 2024.
Rapat pembahasan LKPJ Bupati 2023 itu dipimpin langsung Ketua Pansus Rudi Hamzah, didampingi Ketua DPRD Jupri Mahmud, Wakil Ketua DPRD Amiruddin dan Hamzah Syamsuddin serta Anggota DPRD lainnya.
Menyikapi LKPJ Bupati 2023, Ketua Pansus LKPJ Rudi menegaskan, semua OPD Pemkab Polman untuk memberikan data dan penjelasan yang sesuai fakta. Sebab dari hasil rapat nantinya, akan menjadi catatan rekomendasi DPRD Polman.
Menurutnya, keadaan Polman saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dimana, PAD yang realisasinya kurang maksimal tahun 2023 berdampak pada adanya hutang di beberapa OPD.
Pertama, Dewan menyoroti sumber PAD pada Dinas Perhubungan Polman yakni UPTD KIR yang realisasinya hanya 15% dari target Rp. 140 juta kemudian realisasinya hanya Rp. 21 jutaan.
Kemudian, Dewan juga mempertanyakan dugaan kebocoran PAD pada Dispop Polman yang diduga dinikmati orang-orang tertentu. Seperti sarana bangunan yang disewakan dan fasilitas kolam renang dimana biaya operasionalnya besar tapi PAD nya rendah.
Hal serupa juga disampaikan Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud bahwa sarana olahraga banyak menelan anggaran untuk perbaikan sarana sementara PAD di sana tidak maksimal karena diduga dinikmati orang tertentu.
Sementara Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menyoroti realisasi PAD yang ada di DKP Polman salah satunya pengelolaan tambak di Bulubawang.
Ia menyebutkan sekitar empat hektare luas tambak di sana namun PAD nya tidak maksimal, hal tersebut menjadi tanda tanya.[*]
