Sekretaris Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Polman Muhammad Arif Majid, secara tegas menolak wacana Pemerintah Pusat akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami siap untuk turun ke jalan mengawal kepentingan rakyat,” katanya.
Ekonomi bangsa Indonesia masih dalam tahap pemulihan wabah virus Covid-19 yang menyerang berbagai sektor di Indonesia khususnya UMKM. Bila BBM naik, kata Arif, tentunya akan menambah beban masyarakat.
Kenaikan harga BBM di saat ekonomi masyarakat masih terpuruk, dipastikan berdampak sangat buruk terhadap daya beli masyarakat. Sebab harga bahan pokok ikut naik.
Pemerintah Pusat, ungkap Arif, perlu menganalisa kembali dampak akan kenaikan BBM subsidi yang dapat menyebabkan lonjakan inflansi. Meski kenaikannya dari Rp 7.650 ke Rp 10.000 namun itu dapat mencekik perekonomian masyarakat.
Ia juga mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar pada pekan depan.
Tujuan Pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi, kata Arif, untuk menahan konsumsi penggunaan bensin yang menelan anggaran Rp 502,4 triliun.
Arif mengatakan, belanja pemerintah harusnya di fokuskan pada upaya perlindungan sosial ekonomi masyarakat. Sesuai pidato kenegaraan Presiden Jokowi.
Meski demikian SAPMA PP Polman mendukung langkah Pemerintah terkait pembatasan BBM subsidi tepat sasaran melalui aplikasi. Sebagai upaya mengantisipasi kendaraan mewah atau berplat merah tidak dapat membeli BBM lagi. Subsidi BBM sebaiknya tetap harus di atur penggunaannya dan di tujukan untuk masyarakat yang berhak.
“Seharusnya pemerintah menjamin BBM subsidi yang di salurkan tepat sasaran dan efisien agar tidak ada kebocoran atau penyelewengan. Sehingga memenuhi rasa keadialan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya
Mewakili SAPMA PP Polman, Arif, berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan berpihak kepada rakyat. Bila kebijakan pemerintah tidak tepat, SAPMA PP Polman kata Arif, akan mengawal dengan turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi rakyat.[*]
