Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat Muh. Toha Arafah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 26 Juni 2020.
Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian proses audit oleh Tim Auditor BPK RI terhadap pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019.
Kegiatan penyerahah LHP atas LKPD tersebut dilakukan secara daring di Aula Sipamandaq Bappeda Litbang Kab. Polman dan Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar di Mamuju dengan memanfaatkan fasilitas Video Conference.
Para pemangku kepentingan ikut hadir mendampingi Bupati Polewali Mandar pada acara tersebut diantaranya Wakil Bupati Polman, Ketua DPRD Kabupaten Polman. Para Asisten, Kepala Badan Keuangan dan beberapa Pimpinan OPD.
Pada sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat menyampaikan beberapa hal yang menjadi muatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Termasuk point utamanya yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap penyajian LKPD Kab. Polewali Mandar tahun 2019.
Meskipun mendapatkan opini WTP bukan berarti bahwa pada saat Tim Auditor melakukan audit terhadap LKPD Polewali Mandar sama sekali tidak terdapat temuan-temuan. Akan tetapi temuan-temuan tersebut lebih pada hal-hal yang bersifat administratif, tidak ada temuan yang secara material menyebabkan kerugian negara/daerah.
WTP sendiri bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merupakan predikat yang telah disandang seraca berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Sejak audit terhadap LKPD Polewali Mandar tahun 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, opini BPK atas LKPD Polewali Mandar masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian. Pada saat itu predikat WTP masih tersandung oleh karena penyajian data laporan asset yang belum mampu meyakinkan tim auditor BPK RI kala itu.
Opini WTP ini juga akan memberi kontribusi yang besar terhadap penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Polewali Mandar, selain itu opini WTP juga menjadi potensi untuk mendapatkan reward berupa peningkatan nilai Dana Insentif Daerah.[pattae.com]
