DPRD Polewali Mandar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait anggaran pengahasilan tetap (Siltap) Desa sebesar Rp 9 Miliar yang belum dibayarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman.
Aspirasi dari 1800 Perangkat Desa, Kepala Desa dan BPD itu, mereka sampaikan di ruang Aspirasi kantor DPRD Polman, Senin (1/4/2024).
“Kami disini mempertanyakan progres pencairan Siltap 50 persen anggaran terakhir 2023 ke Badan Keuangan yang sampai saat ini belum ada titik terang,” ungkap Anto, salah satu Kades dari desa Beroangin Kecamatan Mapilli.
Sementara itu, Ketua Apdesi Haidir Djalil, mengaku sudah berupaya untuk mempercepat pencairan dana Siltap . Namun, keuangan daerah saat ini memang tidak baik-baik saja.
“Kami sudah tiga kali bertemu dengan Pj Bupati dan Kaban dan saat itu sudah berjanji akan melakukan pembayaran dan perlu dipahami kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu dipahami karena PAD minim,” ujar Ketua Apdesi Polman Haidir Djalil.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 9 miliar tahun 2023 yang belum dibayarkan oleh BKAD Polman di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin.
Hadir pula anggota dewan lainnya dari Komisi I DPRD Polman Rahmat Ichwan Bahtiar, Jasman, Sukarni dan Ilham Jalil.
Selain itu hadir juga Plh Sekkab Polman Agusniah Hasan Sulur. Kepala BPKAD Polman Muh Nawir, Kepala Dinas PMD Andi Nursami Masdar, para Kades, BPD dan perwakilan aparat Desa.
Pada pertemuan itu, Plh Sekda Polman Agusniah Hasan Sulur mengatakan, permasalahan pencairan Siltap Desa bukan hanya Polman tapi, hampir seluruh Indonesia mengalami.
“Baru-baru ini kami di monitoring Kemendagri terkait dengan Siltap yang tidak dibayarkan. Seluruh Daerah diminta memaparkan masalahnya dan monitoring realisasi gaji perangkat Desa,” jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala BPKAD Polman Muh Nawir. Ia mengatakan, kondisi keuangan Pemkab Polman sedang tidak baik-baik saja.
Sebab itu, Nawir berjanji, anggaran Siltap Desa akan dibayar menggunakan DBH dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 5 Milyar.
“Kami upayakan akan dibayarkan sebelum lebaran dan sisanya akan menyusul,” jelas Kepala BKAD Polman Muh Nawir.
Dalam kesempatan tersebut ia juga meminta agar Kades segera memasukkan laporan pertanggungjawaban dan permohonan pencairan dana desa. Sebab menurutnya KPPN Majene mencatat hanya 10 desa di Polman yang memasukkan usulan pencairan.[*]
