Aksi bakar ban puluhan mahasiswa dari berbagai element di depan kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis (16/9/2021). Menuntut Pemilihan kepala desa (Pilkades) dilaksanakan secara Demokrasi dan menolak regulasi yang sifatnya diskriminatif.
Pelaksanaan proses tahapan menuju Pilkades serentak 2021 yang dianggap tidak berjalan secara demokratis. Mendorong mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Polman untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Mereka menganggap regulasi pelaksanaan Pilkades mengandung unsur diskriminatif, serta tidak taat dalam merancang suatu produk hukum perundang-undangan.
“Kami tidak menolak pelaksanaan Pilkades karena itu merupakan kewajiban. Tapi kita menolak regulasi yang sifatnya diskriminatif yang mewajibkan Calon Kepala Desa harus lulus Seleksi tes Tertulis dan Wawancara,” teriak Ridwan dalam orasinya di depan Kantor Bupati Polman, Kamis (16/9/2021).
Setelah berjam-jam melakukan aksi, massa pun kemudian meminta untuk bertemu Bupati Polewali Mandar guna mendengar langsung solusi terkait polemik Pilkades yang tak kunjung ditanggapi.
Massa pun memaksa masuk kantor Bupati. Namun, dihadang barisan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) higga terjadi gesekan antara massa dengan petugas.
Sempat terjadi kericuhan yang mengakibatkan salah satu dari massa jatuh hampir pingsan dan kaca pintu kantor pecah.
Setelah kejadian itu, massa yang terdiri dari organisasi HMI Cabang Polman, LMND, PC SAPMA Polman, GMNI dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu. Diterima Kabag Humas Pemkab Polman Aco Musaddad.
Ia ditemani Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sukirman Saleh, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hj. Agusniah Hasan Sulur, Staf Ahli Bupati Abdul Jalal Tahir. Kabag Hukum dan Kepala Bidang PMD sekaligus Ketua Panitia Kabupaten Pilkades.
Dialog pun berlangsung antara pihak Pemkab Polman dan perwakilan demonstran mendiskusikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut.[*]
