Melalui Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Bupati Andi Ibrahim Masdar berharap, bisa menyelesaikan sengketa agraria di wilayah Polman.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diruang Pola Kantor Bupati Polman, Senin (18/4/2022).
Melaksanakan Pembaruan Agraria di wilayah Polman, menjadi cara baru Pemkab Polman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di pelosok.
Selain itu, juga dapat meminimalisir adanya sengketa tanah, baik antara masyarakat maupun sengketa antara masyarakat dan pemerintah.
“Kita harus dapat mengedukasi serta memberikan penguatan pada masyarakat untuk memperbaiki tata guna tanah. Sehingga lebih produktif,” ungkapnya
Pada rapat koordinasi tim GTRA yang telah terbentuk, menghasilkan satu program yang disebut dengan Kampung Reforma Agraria. Rencananya, kampung itu akan diterapkan di Desa Katumbangan, Campalagian.
“Mudah-mudahan, dengan adanya rencana kita untuk membangun Kampung Reforma Agraria di desa Katumbangan Kecamatan Campalagian. Kita dapat membangun sistem produksi pangan kita dengan baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu Bupati berpesan kepada seluruh peserta Rakor agar mematuhi Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, sebagai acuan dalam mengeluarkan kebijakan.
“Kita ikuti penataan secara terstruktur terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Polman Syaifuddin, mengatakan, Rakor hari ini dalam rangkan menyamakan persepsi.
Kemudian, lanjut Syaifuddin, membangun kolaborasi sesuai bidang dan fungsi masing-masing dalam Tim GTRA yang telah di SK kan Bupati Polman.
Selain Bupati dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, rapat ini dihadiri seluruh tim GTRA.[*]
